PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA

Selasa, 28 Maret 2017

A. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL VOC

Para pedagang Belanda melakukan pelayaran setalah mereka dilarang membeli
rempah-rempah di Lisabon (Portugal). Kebijakan Raja Philip II (Spanyol-Portugal)
tersebutlah yang memaksa para pedagang Belanda berusaha mencari daerah penghasil
rempah-rempah demi memenuhi kebutuhan mereka akan hasil bumi tersebut. Tokoh
pelopor penjelajahan pedagang Belanda ke Nusantara adalah Cornelis de Houtman (1596)
yang berlabuh di Banten.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak saja para pedagang Belanda yang tiba
di nusantara. Hal ini lah yang membuat keuntungan yang diperoleh mereka semakin
sedikit bahkan tak jarang ada yang merugi. Pemerintah Belanda akhirnya pada 20 Maret
1602 mendirikan sebuah organisasi persatuan pedagang yang diberi nama Verendige
Oost Indische Company (VOC) dengan Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal pertamanya.
Serikat dagang ini dikelola oleh sebuah badan (Bewindhebbers) yang berjumlah 70 orang.
Para manager tersebut memilih 17 orang yang menjadi direksi (Heeren XVII).
Tujuan dibentuknya kongsi dagang ini untuk:
a. menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda;
b. memperkuat posisi belanda dalam menghadapi persaingan perdagangan rempah-
rempah di Asia;
c. membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol.

PERKEMBANGAN KOLONIAL DI INDONESIA

Dalam perkembangannya, VOC diberikan hak-hak istimewa (Hak Oktroi) oleh
pemerintah Belanda, yaitu:
a. memiliki angkatan perang sendiri;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
c. mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal;
d. monopoli perdagangan;
e. mencetak dan mengedarkan uang;
f. mendirikan benteng pertahanan.
Untuk memperoleh keuntungan, VOC melakukan kebijakan-kebijakan.
a. Contingentes
Kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
b. Ekstripasi
Menebang tanaman dan pemusnahan hasil panen untuk kestabilan harga.
c. Verplichte Leverantie
Penyerahan hasil bumi.
d. Pelayaran Hongi
Patroli pelayaran untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah.
Pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan mengalami kerugian besar dan memaksa
kongsi dagang ini bangkrut. Adapun sebab-sebab kebangkrutan tersebut:
a. korupsi;
b. kalah dalam persaing dengan kongsi dagang lain;
c. hutang yang semakin besar;
d. perkembangan faham liberalisme;
e. biaya perang akibat banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di
nusantara.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL H. W. DAENDELS

Kondisi Belanda berubah setelah VOC bubar. Pada 1807, pemerintah Perancis
mengambil alih Belanda setelah mereka mendapatkan kemenangan dalam Perang
Koalisi. Akibatnya, Republik Bataaf (Belanda) dihapuskan oleh Napoleon Bonaparte. Louis
Napoleon ditunjuk sebagai raja Belanda. Untuk memimpin di Indonesia, Louis Napoleon
menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang baru dengan tugas
utamanya mencegah dan mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris.
Beberapa kebijakan Daendles di Indonesia, antara lain:
a. Mengerahkan tenaga kerja (rodi) untuk membangun Jalan Raya Pos (postweg) dari
Anyer hingga Panarukan.
b. Untuk memperoleh dana dalam rangka pembangunan postweg, diterapkanlah
aturan Preanger Stelsel.
c. Mendirikan banyak gudang senjata, benteng-benteng pertahanan, rumah sakit
tentara dan menambah jumlah angkatan perang.
d. Membuat 3 jenis pengadilan yakni pengadilan untuk orang Eropa, orang Pribumi
dan orang Timur Asing.
e. Membentuk dewan pengawas keuangan negara (Algemene Rakenkaaer).

Pada tahun 1811, Napoleon menarik kembali Daendles karena dinilai terlalu kejam.
Deandles juga mendapat tugas baru, yaitu memimpin Perancis menyerang Rusia. Jan
Willem Jansen ditunjuk sebagai pengganti Daendles. Jansen yang kurang berpengalaman
dalam hal perang mendapat serangan dari Inggris. Pulau Jawa tidak dapat lagi
dipertahankan oleh Jansen sehingga dia dipaksa menandatangani Kapitulasi Tuntang.
Setelah itu, Indonesia resmi di bawah pemerintahan Kolonial Ingggris.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL INGGRIS

Pemerintah Inggris akhirnya menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles sebagai
Gubernur Jenderal di Indonesia. Beberapa kebijakan Raffles selama di Indonesia:
a. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan.
b. Bupati hanya dijadikan sebagai pegawai pemerintahan.
c. Penghapusan pajak hasil bumi.
d. Menghapus kerja rodi dan perbudakan.
e. Menulis buku berjudul History of Java.
f. Menemukan Candi Borobudur.
g. Merintis Kebun Raya Bogor.
h. Menemukan bunga Rafflesia Arnoldi.
i. Menerapkan sistem sewa tanah (landrete).
j. Menerapkan sistem ekonomi uang.
Pemerintahan Raffles hanya berlangsung sekitar 5 tahun (1811-1816). Hal ini karena
terjadi Convention of London yang berisi tentang penyerahan kembali Indonesia pada
Belanda.

D. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL VAN DEN BOSH DAN PENERAPAN CULTUR STELSEL

Peperangan Belanda dengan Belgia ditambah terjadinya perlawanan-perlawanan
yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, menyebabkan kekosongan kas Belanda.
Kondisi tersebutlah yang menyebabkan Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan
Cultuur Stelsel. Aturan-aturan yang diterapkan selama Cultuur Stelsel:
a. Rakyat harus menanam 1/5 dari tanah yang dimilikinya dengan tanaman kopi, teh,
tebu, nila dan tembakau.
b. Rakyat yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 1/5 tahun atau kurang lebih
65 hari.
c. Tanah yang digunakan bebas pajak.
d. Kurugian akibat gagal panen ditanggung oleh pemerintah.
e. Bagi kepala daerah yang mengalami kelebihan hasil panen akan mendapatkan
Culture Procente.

Dalam pelaksaannya, sistem Cultuur Stelsel mengalami banyak penyimpangan.
Penyimpangan-penyimpangan tersebut, antara lain:
a. Tanah yang harus diserahkan adalah bagian yang subur dan luasnya lebih dari 1/5.
b. Rakyat bekerja lebih dari 1/5 tahun.
c. Tanah yang digunakan tetap terkena pajak.
d. Kerugian tetap ditanggung oleh petani.
e. Culture Procente sering membuat para bupati memaksapara petani untuk bekerja
semaksimal mungkin.

Kebijakan Cultuur Stelsel mempunyai beberapa dampak, baik untuk Belanda maupun
Indonesia, antara lain:
a. Bagi Indonesia
1. Dampak positif, banyak petani Indonesia yang mengenal jenis tanaman Internasional
baru seperti kopi, teh, tebu, dan tembakau.
2. Dampak negatif, penderitaan rakyat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya reaksi
keras dari berbagai pihak, seperti Baron van Hovel dan Edwar Dowes Dekker bahkan
beberapa anggota parlemen Belanda yang menganut asas liberal.
b. Bagi Belanda

Belanda mengalami surplus keuangan akibat keuntungan dari Cultuur Stelsel.

E. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL LIBERAL

Kemenangan golongan Liberal di parlemen Belanda pada 1850 serta semakin
besarnya desakan agar Cultuur Stelsel dihapus, memaksa pemerintah Belanda perlahan
mulai menghapus kebijakan tersebut.
Penghapusan dimulai sejak tahun 1860 (penghapusan Cultuur Stelsel tanama
lada), tahun1865 (penghapusan Cultuur Stelsel tanaman teh dan nila), serta tahun 1916
(penghapusan Cultuur Stelsel jenis tanaman kopi). Sebagai pengganti kebijakan Cultuur
Stelsel, pemerintah Belanda menerapkan Sistem Ekonomi Liberal pada 1870 yang ditandai
dengan adanya Undang-undang Agraria (Agrarische Wet).
Kebijakan Ekonomi Liberal memberikan kesempatan bagi para investor asing yang
ingin berinvestasi di Indonesia (open door politic) dengan menyewa tanah yang ada. Ada
pun ketentuan yang berlaku adalah:
a. Jika tanah tersebut milik pribumi, maksimal lama penyewaan selama 30 tahun.
b. Jika tanah tersebut milik pemerintah, paling lama waktu penyewaan selama 75
tahun.
c. Untuk mengatur para petani Indonesia yang bekerja di tanah tersebut, diberlakukan
Koeli Ordonantie (UU Kuli). Jika ada kuli yang melanggar, akan dikenakan sanksi
berupa Poenale Sanctie.

Labels: Sejarah

Thanks for reading PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA. Please share...!